c

Sabtu, 18 Februari 2017

KETIKA KATA-KATA ANIES BERUBAH-UBAH, JANJI DP NOL PERSEN KEMUDIAN DIUBAH MENJADI NOL RUPIAH



Pakar gagasan dan kata-kata, begitulah mungkin sebutan yang pantas disematkan kepada Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.



Hal ini tidak perlu kita sanggah karena memang Anies datang dengan mengidentikan dirinya dengan gagasan dan kata-kata. Itulah mengapa kata perang gagasan muncul di Pilkada kali ini.

Anies bahkan menyerang paslon lain yang mementingkan kerja dibandingkan kata-kata.

Bagi Anies, gagasan dan kata-kata adalah hal penting dan mendahului kerja. Menurut Anies, kata-kata dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengomunikasikan gagasan yang dia miliki kepada warganya. Dengan demikian, pelaksanaan program kerja di lapangan dapat berlangsung dengan lancar.

“Orang yang menganggap kata-kata tidak penting, bahaya sekali. Kata-kata untuk menarasikan gagasan. Ada arah, ada narasi, ada hasil,” kata Anies.

Hal ini memang terbukti menjadi kekuatan Anies. Hanya dengan gagasan dan berkata-kata, Anies mampu membius semua orang. Bak Mario teguh, Anies memukau warga Jakarta dengan narasi dari gagasannya yang membuai. Walau pada akhirnya kita tidak sadar sedang dipermainkan oleh kata-kata.

Anies dengan tegas dan yakin, mengungkapkan pentingnya kata-kata ini dalam debat pertama. Anies bahkan mengkritik cagub nomor dua Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama yg dinilainya kerap mengesampingkan pentingnya penyampaikan kata-kata.

Dia mencontohkan Proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia Soekarno yg dinilainya sangat mementingkan kata-kata.

“Karena itu, Pak Basuki jangan hanya kerja, kerja, kerja, tapi juga harus dengan kata-kata dan gagasan. Bung Karno pernah bilang banyak bekerja banyak bicara. Jangan banyak bekerja tanpa bicara.”

“Hargai kata-kata untuk membangun manusia. Kalau Anda meremehkan kata-kata, Anda memecah belah warga Jakarta,” kata Anies.

Perkataan Anies tidak ada yang salah, tetapi saya pikir semua harus dikembalikan kepada teladan masing-masing.

Anies yang pakar gagasan dan kata-kata sudah bagaimana integritasnya dalam bergagasan dan berkata-kata?? Apakah Anies memang sudah memperhatikan setiap perkataannya?? Atau hanya asal bernarasi dan akhirnya memecah belah Jakarta??

Hal ini menjadi penting bagi saya untuk mengingatkan Anies dan warga Jakarta akan bahayanya permainan kata-kata. Kita bisa tertipu dan terbius tanpa sadar telah memilih orang yang salah dalam berkata-kata.

Orang yang ternyata sedang menyembunyikan sesuatu dalam kata-katanya, atau orang yang sudah tahu salah berkata malah mengelak dengan permainan kata-kata.

Anies yang pakar berkata-kata paling jago dalam hal mengelak setiap perkataannya. Itulah mengapa tidak heran Anies bermulut manis pada siapa saja dan pada kubu mana saja.

Baru-baru ini, bahaya kata-kata Anies kembali terjadi. Anies yg kena tegur oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, tentang penyediaan rumah dengan DP 0 persen, langsung berkilah dan melakukan permainan kata-kata. Seperti menganggap kita ini semua bodoh dan gampang dibodoh-bodohi, Anies menyangkal pernyataan Gubernur BI.

“Bukan nol persen, enggak ada DP nol persen. DP nol rupiah, Kalau DP nol persen enggak boleh,” ujar Anies usai jenguk istri patwalnya selama Pilkada, yang baru melahirkan di RS. Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat 17 Februari 2017.

Anies menegaskan, bahwa konsep kredit rumah dengan DP nol rupiah tidak menyalahi aturan. Hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti,Rasio Financing To Value Untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor.

“Kecuali bila itu program pemerintah daerah. Ada pasalnya di situ, pasal 17. Peraturan Bank Indonesia nomor 18/16/ PBI/2016. Nanti Anda lihat di pasal 17,” ujarnya.

Apa yang dikatakan Anies tidak salah dan sesuai dengan peraturan. Lalu apa yang salah?? Yang salah adalah, Anies mengubah kata-katanya!

Bukankah diawal bukan DP Rp. 0?? Lalu mengapa Anies mengubah kata-katanya?? Bukankah kata-kata itu penting dan menjadi identitas Anies??

Berikut adalah janji Anies pada saat kampanye di Gelanggang Remaja Rawamangun Jalan Pemuda No. 06 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (19/1/2017).

“Nah kita akan menyiapkan program di mana warga Jakarta bisa memiliki rumah secara kredit dengan DP nol persen. Kita akan menggunakan fasilitas bank untuk bisa menggunakan Bank DKI,” ujarnya.

“Dan sudah dibuatkan mekanisme pengaturan dengan mereka menggunakan tabungan. Jadi menabung dulu di bank selama 6 bulan yang tabungannya bisa nilainya sampai 10 persen, dari situ dihargai sebagai pengganti DPnya,” tambahnya.

Anies juga mengatakan itu saat berkampanye di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, pada Kamis, 2 Februari 2017.

“Nanti kita akan gunakan Bank DKI untuk menjadi bank penyedia rumah dengan DP nol persen. Rumahnya tidak akan disiapkan oleh pemerintah. Rumahnya adalah seperti kita mau beli rumah yang lain. Mengajukan KPR, KPR-nya di Bank DKI,” ujarnya.

Pernyataan Anies tegas bahwa rumah ini adalah dengan DP nol persen. Tetapi sekarang diubah lagi dengan DP Rp. 0. Entah apa bedanya atau apa maksudnya saya juga tidak paham. Tetapi perubahan kata dari DP nol persen menjadi DP Rp. 0 adalah sebuah hal yang berbahaya.

Saya perlu ingatkan lagi apa yang disampaikan oleh Anies, bahwa orang yang menganggap kata-kata tidak penting sangat berbahaya sekali. Karena gagasan dikomunikasikan melalui kata, dan kata diimplementasikan melalui kerja.

Nah, bagaimana kalau kata-katanya membingungkan dan tidak menggambarkan gagasan sebenarnya?? Rusaklah sudah kerja ke depannya.

Anies sebagai orang yang menghargai kata-kata, seharusnya berhati-hati dalam berkata-kata. Sekarang warga dan Gubernur BI pun akan bingung dengan pernyataannya. Mana yg benar?? DP nol persen atau DP Rp. 0??

Janganlah bernarasi tapi tidak tahu maknanya. Anda yang bernarasi bingung, orang lain pun ikut bingung.

Kalau sudah begini, bagaimana Jakarta mau dibawa 5 tahun ke depan?? Dengan bernarasi terus tanpa tahu makna yang mau dikatakan?? Kata-kata dirangkai tanpa tahu maksud kata tersebut (Contoh DP nol persen)??

Beginilah gambaran ke depan Anies kalau menjadi Gubernur. Repot kita berdebat terus dengan kebijakan-kebijakannya. Semua kata dipermainkan, kerja pun tidak ada. Maukah Ibukota dipimpin Gubernur seperti ini?? Saya tidak sudi.

Salam Kata-Kata.


By: Palti Hutabarat

Senin, 05 Desember 2016

Kasus Ahok dinilai tak layak dilanjutkan, ini penjelasan hukumnya




"Saya menyatakan bahwa proses pidana atas dugaan penistaan agama atas Basuki semestinya tidak berlanjut, karena yang bersangkutan telah meminta maaf," ucap Hendardi saat dihubungi wartawan, Senin (5/12).

Sebab, dia menjelaskan, pada Pasal 2 aturan itu, berbunyi:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. 

"Jika mengulangi perbuatannya, baru kemudian dipidana," kata Hendardi.

Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka, Rabu (16/11) lalu. Penetapannya sebagai tersangka, berdasarkan alat bukti video pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada 27 September lalu, sejumlah dokumen, dan keterangan sejumlah ahli yang menilai perkara ini perlu dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Sebelum Ahok ditetapkan sebagai tersangka, berlangsung aksi unjuk rasa yang diikuti ratusan ribu orang, pada Jumat (4/11). Aksi itu, menuntut hukum ditegakkan dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

"Saya melihat adanya tekanan massa ini lah yang jadi penyebab penetapan tersangka," ujar Hendardi.

Menurut Hendardi, penetapan Ahok sebagai tersangka menjadi preseden buruk bagi promosi pemajuan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Penegakan hukum atas dugaan penodaan agama tidak sepenuhnya dijalankan dengan mematuhi prinsip due process of law. Tapi, Hendardi berharap, keputusan yang dibuat Polri patut dihormati. Sebab, keputusan Polri adalah produk institusi yang patut dihormati.

"Nuansa tertekan, terlihat dalam proses penyidikan. Tetapi karena telah menjadi putusan institusi penegakan hukum, maka proses hukum harus dihormati," imbuh Hendardi.

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah memutuskan, bahwa perkara tersangka Ahok telah dinyatakan P21. Berarti administrasi penanganan perkara oleh jajaran Pidana Umum Kejaksaan menyatakan berkas perkara hasil penyidikan Bareskrim Polri telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan secara formal dan material.

Perkara Ahok dinyatakan P21, setelah sebelumnya Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyerahkan berkas perkara tahap pertama kasus yang menjerat Ahok kepada Kejaksaan Agung, Jumat (25/11). Lima hari berselang, Kejaksaan menyatakan perkara Ahok P21.

"Secara umum tidak ada ketentuan batas waktu. Tetapi memang ini terlalu cepat dan tidak lazim, pernyataan P21 begitu cepat," tutup Hendardi.
(merdeka.com)

Nasaruddin Umar : Ahok Jalankan Tugasnya Dengan Ajaran Islam, Namun Tidak Ada Aksi Bela Islam Yang Membelanya




TOP News- Islam melarang pelacuran. Hukumnya sangat pasti dan tegas. Ketika Ahok menutup komplek pelacuran terbesar di Kalijodo, adakah aksi atas nama Islam untuk mendukungnya?

Islam melarang Narkoba. Ketika Ahok menutup diskotik Stadium dan Milles yang menjadi sarang peredaran narkoba, adakah aksi atas nama Islam yang mendukungnya?

Islam melarang korupsi. Ketika Ahok bergelut kekeuh tidak mau toleran dengan bancakan proyek-proyek APBD yang biasanya dilakukan oknum-oknum serakah, adakah aksi bela Islam yang mendukungnya?

Islam mewajibkan orang melaksanakan amanah. Ketika Ahok secara ketat memerintahkan semua pegawai Pemda DKI untuk bekerja melayani rakyat, sebab gaji mereka selama ini dibayar oleh duit rakyat, adakah aksi atas nama Islam yang mendukungnya?

Islam memerintahkan membangun rumah ibadah. Ketika Ahok membangun mesjid di Balaikota dan Mesjid Raya Jakarta di Daan Mogot, adakah aksi bela Islam yang mendukungnya?

Islam mengajarkan kebersihan. Ketika Ahok mengeruk kali-kali dan membersihkan sampah agar Jakarta terhindar dari banjir, adakah aksi bela Islam yang mendukungnya?

Islam mengajarkan seorang yang diamanahkan memegang jabatan untuk memperhatikan semua warganya. Ketika Ahok setiap pagi meluangkan waktu menyelesaikan masalah semua orang yang datang ke Balai Kota, dengan menggunakan dana operasional Gubernur, adakah aksi bela Islam yang mendukungnya?

Islam mengajarkan berhati-hati saat mencari rezeki. Gubernur DKI mendapat dana operasional Rp 60 milyar setahun. Dana itu bisa diambil untuk diri sendiri. Tapi Ahok menggunakannya untuk membantu banyak orang, dan ketika masih tersisa diakhir tahun, dana itu dikembalikan ke kas negara. Padahal jika dia membawa pulang, itu bukan pelanggaran hukum. Itu sudah menjadi hak pemangku jabatan Gubernur. Adakah aksi bela Islam yang mendukungnya?

Islam mengajarkan pentingnya pendidikan. Ketika Ahok kondisiten membagikan KJP dan angka putus sekolah di DKI nyaris 0%, adakah aksi bela Islam yang mendukungnya?

Islam mementingkan kesejahteraan. Ketika kini angka pengangguran di DKI menurun drastis (salah satunya karena program pasukan Biru, Oranye, Ungu) adakah aksi bela Islam yang mendukungnya?

Islam mementingkan pengembangan psikologi anak-anak. Salah satunya dengan ruang bermain yang sehat. Ketika Ahok membangun ratusan ruang bermain hijau untuk anak-anak Jakarta, adakah aksi bela Islam yang mendukungnya?

Islam mengajarkan memuliakan wanita dan memperhatikan anak-anak. Ketika Ahok dalam banyak fasilitas publik (bus, ruang laktasi, RTPA) memperhatikan kaum wanita, adakah aksi bela Islam yang mendukungnya?

Islam mengajarkan bicara yang baik. Ketika Ahok terpeleset omongan di P. Seribu, dan sudah meminta maaf, banyak orang tergerak untuk membela agamanya. Publik juga tahu omongan itu viral salah satunya karena teks yang diedit. Polisi juga sudah mengusut kasusnya, tapi pembela-pembala agama itu tidak cukup puas. Mereka ingin Ahok dipenjara.

Dipenjara karena tindakan jahatnya? Atau karena korupsi? Atau karena mengabaikan amanah? Bukan Juga Karena Penistaan Agama ..!!

Ahok harus dipenjara karena Islam Terlalu Munafik..!

Ditanya Apa Kasus Ahok Penuhi Unsur Penistaan Agama? ini Jawaban Mengejutkan Otto Mantan Pngacara Jessica


Pakar Hukum Pidana, Otto Hasibuan menilai proses hukum dugaan penistaan agama yang menyeret Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berlangsung super cepat, mulai dari proses penyelidikan hingga P21 tidak lazim, sehingga masyarakat harus mengawal kasus ini.

"Meski tidak ada yang salah, percepatan proses hukum kasus ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini tidak biasanya. Namun bagaimanapun, memang tidak bisa dihindari, nuansa politis dalam kasus Ahok ini sangat kental sekali. Apalagi ini mencuat disela-sela masa kampanye Pilkada DKI Jakarta," ujarnya di Jakarta, Minggu (4/12).

Menurut Otto, berdasarkan kaidah hukum normal, percepatan penuntasan kasus ini oleh polisi dan jaksa dengan membawa ke pengadilan tidak pernah terjadi sebelumnya.

Meskipun tidak ada yang dilanggar, pengacara Jesica ini enggan berspekulasi soal motifnya.
Sebelumnya Kejaksaan Agung memutuskan dan menyatakan bahwa perkara tersangka Ahok, telah ditanyakan P21.

Artinya administrasi penanganan perkara oleh jajaran Pidana Umum Kejaksaan menyatakan berkas perkara hasil penyidikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan secara formal dan material.

Untuk itu, Otto menegaskan, masyarakat wajib mengawal kasus Ahok ini.

Hal ini penting agar prosesnya on the track.

"Apakah ada intervensi politik dalam kasus ini, nanti kita bisa lihat dalam putusan hakim yang sebenarnya. Kalau didalam proses acaranya, mulai proses penyidikan yang cepat hingga P21 yang super cepat, ini mungkin karena situasi yang kurang kondusif dalam masyarakat. Artinya, sebagai warga negara bisa memakluminya. Tetapi, tetap pertimbangan hukum mesti dikedepankan," tambahnya lagi.

Otto mengatakan yang paling utama dari kasus Ahok ini adalah memastikan proses persidangan berjalan merdeka tanpa intervensi.

Demikian juga saat majelis hakim membacakan putusannya, harus dijaga agar putusan itu mencerminkan rasa keadilan.

Dia berharap agar hukum ditegakkan sebaik-baiknya dalam kasus Ahok ini agar jangan sampai proses pengadilan salah dalam mengadili perkara.
Untuk itu, tidak boleh ada intervensi dari siapapun.

"Putusan hakim harus seadil-adilnya mencerminkan wakil Tuhan dibumi," tuturnya.

Namun dia optimis lembaga peradilan di Indonesia masih menjadi rumah yang aman bagi pencari keadilan.

Meskipun dalam beberapa kasus, pengadilan justru menjadi palu godam bagi pencari keadilan.
"Soal percaya atau tidak percaya dengan dunia hukum di Indonesia, mau tidak mau harus dihadapi. Kita tidak menutup mata, ada peradilan yang baik, ada yang tidak baik, ada hakim yang baik, ada pula yang tidak baik. Demikian juga dengan pengacara, ada yang baik dan ada pula yang tidak baik," jelasnya.

"Ada jaksa, hakim dan pengacara yang korupsi, ada juga yang tidak," tuturnya.

Ketika ditanya, apakah kasus Ahok ini sudah memenuhi unsur penistaan agama?
Otto mengatakan tudingan penistaan ini tidak hanya bisa dinilai dari kata per kata.

Tetapi harus dilihat secara utuh konteksnya.
Dia menambahkan mengingat ini sudah masuk materi perkara, maka sulit memberikan pendapat dalam kasus ini.

Apalagi sudah ada bukti, saksi fakta dan saksi ahli.
"Kebetulan saya tidak punya bukti materi dan tidak mempelajari langsung bukti-bukti tersebut. Apakah memenuhi unsur penistaan atau tidak, hanya majelis hakim di pengadilan yang akan menilai," imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan bantuan pendampingan 1000 pengacara Peradi mendampingi Ahok, dia mengatakan tim advokasi Peradi ini tidak khusus disiapkan untuk menangani kasus tersebut.

Tetapi tim ini disiapkan untuk membantu seluruh anak bangsa yang mengilkuti kontestasi pilkada untuk melakukan pendampingan hukum agar para calon kepala daerah tidak menjadi korban kriminalisasi.

Dalam rangka menegakan supremasi hukum, pihak yang tergabung dalam asosiasi ini siap melakukan pendampingan hukum.

Namun tidak khusus membela kasus Ahok, melainkan siapapun jangan sampai dikriminalisasi dalam kasus-kasus tertentu hanya karena untuk menjegal seseorang menjadi kepala daerah.

Sumber: tribunnews